CITYBLOGGER..PENAFIAN Laman ini tidak bertanggungjawab atas hasil penulisan yang dipetik dari sumbe

3 Agenda Globalisasi Penulis masih ingat betul dengan sebuah sesi perkuliahan “Kewarganegaraan” di Semester 2 dulu, Pak Dosen menyebutkan agenda globalisasi lalu menjelaskannya secara detil. 3 agenda globalisasi itu adalah: 1. Demokrasi 2. Hak Asasi Manusia (HAM) 3. Lingkungan Hidup Pada kesempatan ini Penulis akan menyoroti agenda globalisasi yang pertama, yakni demokrasi. Dikalangan ummat islam sendiri, demokrasi telah menjadi perdebatan dari dulu hingga hari ini. Yang berdemokrasi berdalih untuk mengunakan demokrasi sebagai ‘sarana dakwah’ dengan kaidah maslahat. Yang kontra demokrasi berbeda pandangan, ada yang menganggap haram, sedang yang lain menyebutnya syirik. Terlepas dari pro dan kontra, sebenarnya semua telah sepakat bahwa demokrasi adalah produk kafir dan demokrasi itu sistem kufur. Hingga waktu pun terus berlalu, dan pada hari ini kenyataannya demokrasi telah mendarah-daging dihati mayoritas kaum muslimin. Padahal demokrasi adalah produk kafir dan demokrasi itu sistem kufur. Seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan pemilu demi pemilu telah dilaksanakan diberbagai belahan dunia, termasuk di negeri-negeri kaum muslimin. Dengan melihat 3 agenda globalisasi diatas, maka sudah ‘sewajarnya’ bila negara-negara barat mengekspor demokrasi sebagai salah satu pilar globalisasi. Dan sungguh aneh bila kemudian ada aktivis (apalagi jama’ah) islam yang dengan getol ingin mendemokrasikan negaranya. Sehingga penyebaran paham demokrasi menjadi salah satu agenda utama ‘perjuangannya’. Tidakkah sadar bahwa ia telah menjadi kaki tangan kafir barat? Kita harus melihat fakta sejarah. Atas nama demokrasi, hari ini Libya digempur. Atas nama demokrasi pula, Pemerintahan Hamas dibubarkan. Mengapa? Ini yang harus kita jawab bersama. Mimpi Indah Demokrasi Salah satu rayuan demokrasi adalah kebebasan. Pada 1998, Rezim Orba di Indonesia berhasil dilengserkan. Rezim ini dianggap tidak demokratis, karena otoriter dan memasung kebebasan. Sehingga setelah reformasi, dimana bangsa ini menjadi demokratis –yang ditandai dengan pemilihan langsung pemimpinnya– maka kran kebebasan pun terbuka lebar. Contohnya saja ketika di jaman rezim orba para muslimah dilarang berjilbab, kini para muslimah dapat berjilbab. Bahkan banyak diantaranya yang bercadar. Lalu kemudian, mengapa FIS di Aljazair dan Hamas di Palestina yang menang pemilu secara fair tidak diterima dan malah dibubarkan negara-negara adidaya barat—khususnya oleh Amerika? Inilah titik persoalannya. FIS dan Hamas merupakan partai islam yang didukung penuh oleh rakyat, mereka dikenal dan dicintai rakyat karena komitmennya kepada ajaran islam. Rakyat berharap partai islam yang didukungnya –setelah menang pemilu– dapat menerapkan kembali syari’at islam. Karena saat itu –sampai hari ini– semangat berislam rakyat diberbagai negeri muslim telah tumbuh menguat, sehingga mereka sadar bahwa Islam-lah yang harus mengatur seluruh aspek kehidupan mereka (yang melingkupi politik, ekonomi dan sosial) dan memang hanya islam-lah satu-satunya sistem yang dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh ummat manusia. Wajah Demokrasi Sejarah telah berlalu. Penggunaan demokrasi sebagai ‘sarana perjuangan’ untuk menegakkan islam sudah melalui rentang waktu yang panjang, yang mana partai islam dibeberapa belahan dunia telah menorehkan tinta emas berupa kemenangan dalam pemilu. Dan ternyata, setelah partai islam memenangkan pemilu, mereka malah diobrak-abrik negara-negara adidaya kafir barat yang dikomandani oleh Amerika. Hal ini dilakukan karena negara-negara adidaya kafir barat –khususnya Amerika– khawatir, bila partai islam yang memimpin, maka pemimpinnya akan menerapkan syari’at islam sehingga demokrasi akan dihapuskan. Ya, inilah wajah demokrasi. Demokrasi yang diekspor oleh negara-negara kafir barat tidak akan dapat menerima syari’at islam, meskipun partai islam yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu. Meskipun mayoritas rakyat menginginkan tegaknya syari’at islam, padahal jargon demokrasi adalah “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”. Padahal demokrasi adalah kekuasaan/hukum rakyat, tapi ternyata bila rakyatnya menginginkan hukum islam, maka hal ini –menurut negara-negara kafir barat sebagai pengekspor demokrasi– tidaklah demokratis. Tegaknya syari’at mengancam keberadaan demokrasi. Maha benar Alloh dengan firman-Nya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Alloh Itulah petunjuk (yang benar)”, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Alloh tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (Al Baqoroh 120) Ya, sampai kapanpun demokrasi tidak akan dapat menerima islam. Hanya ada satu pilihan: demokrasi atau islam.*** oleh: Muhammad Ibnu Ghifar